Bobo.id - Setiap negara mempunyai aturan perundang-undangannya sendiri untuk mengatur warga negaranya.
Di Indonesia, ada peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi berdasarkan hierarkinya, yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
Namun, pembuatan perundang-undangan tidak boleh asal dan tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
Perundang-undangan Indonesia melalui beberapa proses sebelum disahkan, apa saja?
Sebelum mengetahui kunci jawabannya, simak pembahasan tentang pemilu dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 SMP.
Namun, sebelumnya teman-teman bisa mencoba mengerjakan soalnya sendiri terlebih dahulu.
Apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Kalau sudah, coba cocokkan dengan kunci jawaban di bawah ini, ya.
Jelaskan tahapan pembentukan perundang-undangan Indonesia.
Jawaban:
Dasar hukum penyusunan perundnag-undangan Indonesia adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.
Berikut, lima tahapan proses pembentukan perundang-undangan, yaitu:
Baca Juga: 3 Fungsi Penting Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Materi PPKn
1. Perencanaan
Perencanaan adalah tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
Dalam perencanaan, dibuatlah masalah yang ingin diatasi, latar belakangnya, dan tujuan dari perencanaan.
Masalah tersebut harus dikaji dan ditulis dalam bentuk naskah akademi. Kemudian, diusulkan sebagai program penyusunan peraturan atau Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
2. Penyusunan
Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terbagi menjadi dua, yaitu proses penyampaian ke presiden/gubernur/bupati/walikota atau DPR/DPD.
Sedangkan, penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya adalah proses penyusunan dan membahas tentang judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran.
3. Pembahasan
Pembahasan adalah diskusi tentang pentingnya peraturan perundang-undangan yang memengaruhi kehidupan bernegara.
Undang-undang nasional yang menyangkut seluruh warga negara Indonesia dibahas oleh DPR, presiden, dan menteri.
Baca Juga: Tingkatan Gerakan Pramuka Indonesia Berdasarkan Usia: Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega
Sedangkan, peraturan lain yang hanya memengaruhi beberapa pihak dibahas oleh lembaga lain yang berkaitan tanpa DPR.
4. Pengesahan
Kemudian jika sudah dibahas, maka akan disahkan atau disetujui oleh DPR dan presiden agar menjadi sebuah undang-undang yang sah.
Sedangkan, peraturan perundang-undang lainnya yang hanya memengaruhi beberapa pihak disahkan oleh menteri hukum dan Komnas HAM.
Lalu, disampaikan kepada presiden melalui Sekretariat Negara.
5. Pengundangan
Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau dipublikasikan.
Tujuannya ada masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undang baru yang dibuat.
Jadi, bisa dijadikan acuan kapan suatu perundang-undangan berlaku, sehingga bisa dimanfaatkan dengan benar.
Pembahasan dan jawaban ini bisa menjadi pemandu bagi orang tua dalam mendampingi anak selama belajar di rumah.
Baca Juga: Hubungan antara Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar dengan Panitia Kecil Perancang UUD
---
Kuis! |
Bagaimana hierarki perundang-undangan di Indonesia? |
Petunjuk: Cek halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Menuju Dua Dekade, National Geographic Indonesia Gelar Pameran Foto Sudut Pandang Baru Peluang Bumi
Penulis | : | Thea Arnaiz |
Editor | : | Iveta Rahmalia |
KOMENTAR