4. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada partai pemerintah dan tidak mengakui sistem monopartai.
5. Aturan hukum diatur berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah.
6. Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur perekonomian masyarakat agar mencapai kemakmuran negara.
7. Jalannya pemerintah dan tata negara harus berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.
Dilansir dari Kompas.id, demokrasi parlementer berlaku mulai dari fase awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1959.
Adapun Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 mendukung pemberlakuan demokrasi parlementer ini.
Berikut ini merupakan poin perbandingan atau ciri-ciri dari demokrasi Parlementer.
1. Pada demokrasi Parlementer, pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas.
2. Saat demokrasi Parlementer berlaku, jalannya pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet.
3. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif, sehingga DPR dapat menjatuhkan kabinet.
Baca Juga: 2 Penyebab Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Penulis | : | Grace Eirin |
Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR