Bobo.id - Pada pelajaran PPKn tingkat menengah, teman-teman pasti sudah belajar bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Setelah mengalami beberapa kali perubahan jenis sistem Demokrasi, sistem Demokrasi Pancasila adalah yang paling cocok diterapkan di Indonesia.
Demokrasi Pancasila memiliki landasan pokok atau prinsip pokok yang sesuai dengan karakteristik dan kultur masyarakat Indonesia. Hal itulah yang membuat Demokrasi Pancasila menjadi sistem pemerintahan yang paling cocok dan bertahan hingga saat ini.
Lantas, apa saja landasan pokok Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia? Kita cari tahu bersama, yuk!
10 Landasan Pokok Demokrasi Pancasila
Landasan atau prinsip pokok Demokrasi Pancasila adalah sistem permusyawaratan dalam pemerintahan yang merujuk pada rakyat. Intinya, Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sistem pemerintahan ini berlandaskan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Berikut ini adalah landasan pokok Demokrasi Pancasila yang Diterapkan di Indonesia:
1. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Demokrasi Pancasila menolak paham liberalisme dan sekularisme. Sistem demokrasi jenis ini menganut paham religius dan menolak atheisme, atau keyakinan tidak adanya Tuhan.
2. Kedaulatan Ada di Tangan Rakyat
Sistem dalam Demokrasi Pancasila berdasar pada kedaulatan rakyat. Kedulatan ini diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
3. Mengusahakan Kesejahteraan Rakyat
Baca Juga: 7 Perbandingan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Parlementer
Source | : | Kompas,Mpr.go.id,Gramedia.com |
Penulis | : | Niken Bestari |
Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR