Dalam pandangan Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Namun, dalam penerapannya kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku yang otoriter.
Pada masa demokrasi terpimpin, juga ditetapkan pengangkatan presiden seumur hidup karena tidak adanya aturan tentang jabatan presiden seumur hidup.
Bahkan Presiden juga membuat penentuan Presiden (penpres) tanpa ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kekuasaan yang berlebihan inilah yang memicu terjadinya penyimpangan Pancasila.
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
Pada saat itu, pemerintah masih terus belajar membentuk negara setelah lepas dari campur tangan penjajah.
Penerapan Pancasila belum dilaksanakan secara maksimal, karena pemahaman rakyat terhadap Pancasila juga masih terbatas.
Keterbatasan pemahaman Pancasila ini juga terjadi di kursi pemerintahan, sehingga pihak atas secara tidak sadar telah menyimpangkan Pancasila.
Banyak penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa awal kemerdekaan merupakan contoh keterbatasan pemahaman tersebut.
Bersumber dari Kompas.com, Pancasila dijadikan indoktrinasi pada masa pemerintah orde baru.
Baca Juga: Contoh Perwujudan Nilai Pancasila dalam Bidang Politik di Masyarakat
Penulis | : | Grace Eirin |
Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR