Bobo.id - Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang disahkan sejak sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia di berbagai bidang.
Di dalam Pancasila, terkandung nilai-nilai luhur yang melindungi hak dan mengatur kewajiban masyarakat Indonesia.
Perlindungan terhadap hak masyarakat tercantum dalam sila kedua Pancasila, yaitu 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'.
Namun, pada masa awal kemerdekaan hingga orde baru, terjadi penyimpangan terhadap Pancasila.
Salah satu bentuknya yaitu kebebasan hak untuk menyampaikan pendapat dibatasi pada masa orde baru.
Pada pelajaran PPKn, kita akan belajar menjelaskan alasan mengapa pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk penyimpangan terhadap Pancasila?
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut ini!
Penyimpangan terhadap Pancasila sudah terjadi sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, dan masa orde baru.
Orde Lama merupakan masa setelah kemerdekaan, saat Indonesia sudah dipimpin oleh Presiden Soekarno (1945 sampai 1966).
Berikut ini contoh penyimpangan Pancasila pada masa orde lama.
Baca Juga: Mengapa Penerapan Demokrasi Parlementer termasuk Penyimpangan Pancasila?
- Penerapan demokrasi parlementer.
- Presiden hanya sebagai kepala negara.
- Kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.
- Penerapan Pancasila lebih mengarah pada ideologi liberal.
- Presiden bertindak sewenang-wenang.
- MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
- Presiden mencetuskan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).
Sedangkan orde baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dimulai dari 1966 hingga 1998. Berikut ini beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila pada masa orde baru.
- Masa jabatan presiden tidak terbatas.
- Banyak terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio dibatasi.
Baca Juga: 4 Sistem Demokrasi yang Pernah Diterapkan di Indonesia, Materi PPKn
- Kebebasan Hak Asasi Manusia dalam berpendapat dibatasi.
- Demokrasi berpusat pada pemerintah, yaitu presiden.
- Pelaksanaan pemilu tidak demokratis karena tindak nepotisme.
- Presiden membentuk departemen penerangan, yang tugasnya untuk mengoreksi berita-berita di media massa agar tidak menjatuhkan pemerintah.
Dari contoh penyimpangan terhadap Pancasila di atas, kita dapat melihat bahwa ada beberapa kali terjadi pembatasan Hak Asasi Manusia.
Pertama, ketika Presiden bertindak sewenang-wenang pada masa orde lama, dan pembatasan kebebasan berpendapat di era orde baru.
Ini disebut sebagai penyimpangan terhadap Pancasila karena Pancasila mengandung nilai kemanusiaan.
Dalam Pancasila sila kedua berbunyi 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'.
Sila tersebut mengandung arti bahwa di Indonesia, nilai kemanusiaan harus ditegakkan secara adil dan beradab untuk semua warga Indonesia.
Sayangnya, masyarakat tidak bebas menyampaikan pendapat pada era orde baru, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua.
Hak berpendapat merupakan salah satu hak yang wajib dilindungi dan dijamin oleh pemerintah.
Baca Juga: 5 Dasar Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Materi PPKn
----
| Kuis! |
| Kapan orde lama berlaku? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
Kenapa Air Sering Tumpah saat Kita Memindahkannya dari Gelas? Ini Penjelasannya
| Penulis | : | Grace Eirin |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR