Bobo.id - Teman-teman, sudahkah kamu mempelajari tentang penyimpangan Pancasila setelah kemerdekaan?
Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui Proklamasi yang diselenggarakan pada 17 Agustus 1945.
Sedangkan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Sejak saat itulah, Pancasila secara resmi berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia di berbagai bidang.
Namun, pada waktu orde lama, penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami berbagai penyimpangan.
Orde Lama merupakan masa setelah kemerdekaan, saat Indonesia sudah dipimpin oleh Presiden Soekarno, mulai tahun 1945 sampai 1966.
Ketika orde lama ini berlangsung, pemerintahan sedang menerapkan demokrasi parlementer.
Pada pelajaran PPKn, kita akan belajar menyebutkan contoh penyimpangan Pancasila pada saat demokrasi parlementer diterapkan.
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut ini!
Sebelum mencari contoh penyimpangan Pancasila, kita perlu mengenal demokrasi parlementer terlebih dahulu.
Bersumber dari Kompas.id, demokrasi parlementer berlaku mulai dari fase awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1959.
Baca Juga: Dampak Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Orde Baru, Materi PPKn
Pada demokrasi parlementer, presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara.
Sementara itu, jalannya pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet, yang dipimpin oleh perdana menteri.
Ini berarti Presiden berfungsi sebagai kepala negara, namun kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri.
Adapun beberapa ciri demokrasi parlementer yang membedakannya dengan demokrasi lainnya adalah sebagai berikut.
1. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif.
2. Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. DPR dapat menjatuhkan kabinet.
4. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara.
5. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet, yang dipimpin oleh perdana menteri.
6. Ada banyak partai yang berkembang.
7. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas.
Baca Juga: Dampak Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Orde Lama, Materi PPKn
Nah, dari pengertian dan ciri-cirinya, teman-teman akan mulai memahami letak kesalahan dan penyimpangan Pancasila yang diterapkan dalam demokrasi parlementer.
Berikut ini di antaranya.
1. Pada demokrasi Parlementer, pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Padahal menurut Pancasila, pengambilan keputusan harus berdasar musyawarah.
2. Partai politik semakin banyak dan berusaha untuk memengaruhi jalannya pemerintahan.
3. Kedaulatan rakyat Indonesia melemah.
4. Terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yakni dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS, dan Konstitusi RIS ke UUDS 1950.
5. Presiden diangkat seumur hidup.
6. Masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih pemimpinnya.
----
| Kuis! |
| Kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
Tomat-Tomat yang Sudah Dibeli Bobo dan Coreng Hilang! Simak Keseruannya di KiGaBo Episode 7
| Penulis | : | Grace Eirin |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR