Bobo.id - Dalam pemerintahan di Indonesia, ada dua lembaga negara yang terlihat mirip yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada materi PPKn kali ini, kita akan belajar tentang cara membedakan dua jenis lembaga negara tersebut.
Baik MA atau MK adalah dua lembaga negara yang diberikan kekusaan kehakiman dan sudah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat 2.
Jadi, kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.
Nah, peradilan ini pun harus dilakukan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.
Sehingga keberadaan kekuasaan kehakiman sudah sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila.
Meski sama-sama punya kekuasaan kehakiman, ada perbedaan antara MA dan MK yang perlu teman-teman pahami. Berikut penjelasannya.
Pada pemerintahan MA dan MK termasuk dalam lembaga yudikatif, sebuah lembaga yang dibentuk sebagai penegak hukum, penguji materi, penyelesaian perselisihan, hingga membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.
Mari kenali kedua lembaga negara ini lebih teliti dari penjelasan berikut tentang tugas hingga jumlah anggota.
MA pertama kali berdiri pada 18 Agustus 1945 dengan dengan dasar hukum Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985.
Setelah terbentuk MA pun punya kekuasaan kehakiman yang disampaikan dan diatur jelas dalam Pasal 24A.
Baca Juga: Peran Mahkamah Internasional dalam Sengketa Batas Wilayah, Materi PPKn
Pada pasal itu dijelaskan kalau tugas dan kewenangan MA terdiri dari empat poin penting.
- Mengadili perkara pada tingkat kasasi.
- Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (UU).
- Memutuskan pemberhentian kepala daerah yang diajukan oleh DPRD.
- Menyelenggarakan persidangan peninjau kembali.
Dengan tugas, itu, MA punya beberapa sifat putusan yaitu bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap.
Meski begitu, putusan dari MA masih bisa dilakukan peninjauan kembali bila diketahui ada kesalahan dalam memutuskan perkara.
Dari segi anggota, MA memiliki jumlah anggota yang lebih banyak daripada MK yaitu sebanyak 60 orang.
Berbeda dengan MA, MK dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan dasar hukum UU Nomor 24 Tahun 2003.
Setelah terbentuk tentu MK memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C.
Pada pasal itu dijelaskan ada lima poin penting yang menjadi tugas dan kewenangan dari MK, yaitu berikut ini.
Baca Juga: Contoh Perilaku Taat pada Hukum dan Perilaku Melanggar Hukum, Materi PPKn
- Mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir.
- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- Memutuskan pembubaran partai politik.
- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).
Selain poin yang dijelaskan dalam Pasal 24 C, ada beberapa tugas lain yang disampaikan pada Pasal 7B ayat 1 UUD 1945.
Pada pasal itu dijelaskan kalau MK juga bisa memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR terkait pemberhentian presiden dan atau wakil presiden
Berbeda dengan MA, putusan yang dihasilkan oleh MK bersifat final. Dengan begitu tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh untuk membatalkannya.
Dalam bertugas, anggota MK hanya terdiri dari sembilan orang anggota hakim konstitusi yang tiga orangnya dipilih oleh presiden, MA, dan DPR.
Nah, dari penjelasan ini, teman-teman bisa membedakan antara MA dan MK terlebih pada tugas dan kewenangan yang dimiliki.
(Editor: Heni Widiastuti)
----
Kuis! |
Pasal berapa yang mengatur tentang MA dan MK? |
Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Majalah Bobo Edisi 29 Sudah Terbit, Cari Tahu Tentang Tulang si Penopang Tubuh, Yuk!
Penulis | : | Amirul Nisa |
Editor | : | Bobo.id |
KOMENTAR