Contoh Soal dan Pembahasan Materi Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

By Grace Eirin, Rabu, 20 April 2022 | 12:00 WIB
Contoh soal dan pembahasan materi perundang-undangan di Indonesia. (Freepik/wirestock)

Bobo.id - Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. 

Nah, di setiap daerah memiliki aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuat undang-undang tersebut, harus ada proses yang dilakukan. 

Yuk, simak penjelasan lengkapnya dari contoh soal dan pembahasan berikut!

1. Sebutkan tata urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia!

Pembahasan: 

Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Seni Batik

d. Peraturan Pemerintah (PP)

e. Peraturan Presiden (Perpres)

f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

2. Sebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pembahasan: 

Berikut ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

a. Kejelasan Hukum

Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Fungsi Telinga sebagai Alat Keseimbangan

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. 

c. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Harus Sesuai

Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya. 

d. Dapat Dilaksanakan

Artinya bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan berlakunya peraturan di masyarakat. 

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Berbagai Hal Seputar Seni Musik

Artinya peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. 

Tujuannya supaya dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

f. Kejelasan Rumusan

Artinya peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dimengerti masyarakat, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. 

g. Keterbukaan

Artinya peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. 

3. Sebutkan tata cara atau proses pembentukan undang-undang di Indonesia. 

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Seluk Beluk Seni Tari

Pembahasan:

Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR maupun Presiden. Selain itu, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR.

Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPR, yaitu sebagai berikut. 

a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. 

b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 

c. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPD, yaitu sebagai berikut. 

a. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. 

b. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. 

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Mobilitas Penduduk

c. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.

d. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 

e. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

4. Apa perbedaan antara undang-undang dan Perppu? 

Pembahasan: 

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. 

Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

5. Sebutkan proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.

Pembahasan: 

a. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. 

b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 

- DPRD Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur secara tertulis. 

- DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. 

- Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi. 

c. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 

- Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis.

- DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. 

- Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi. 

Kuis!

Siapa yang bertugas untuk membuat atau merancang undang-undang?

Petunjuk: Cek di halaman 5!

Tonton video ini, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.