Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa perbedaan negara demokratis dan negara otoriter?
Negara demokrasi merupakan negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat di mana pemerintahan berasal dari, oleh, dan untuk rakyat.
Hal ini juga tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyebutkan demokrasi merupakan pemerintahan rakyat.
Sementara itu, negara otoriter merupakan negara yang bentuk kekuasaannya terpusat.
Artinya, rakyat tidak ikut ambil bagian dalam pengambilan suatu keputusan untuk menentukan kebijakan negara.
Contoh negara demokrasi, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Selandia Baru, Kanada, Swedia, Norwegia, hingga Denmark.
Sementara itu contoh negara otoriter, seperti Tiongkok, Rusia, Iran, Korea Utara, Laos, Myanmar, Suriah, hingga Arab Saudi.
Lantas, apa saja perbedaan negara demokrasi dengan negara otoriter? Kita cari tahu bersama, yuk!
Perbedaan Negara Demokrasi dan Otoriter
Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter, antara lain:
1. Periode Jabatan Kepala Negara
Baca Juga: Penjelasan Lengkap 4 Perkembangan Bentuk Demokrasi Indonesia dan Karakteristiknya
Dalam negara demokrasi, periode jabatan dari kepala negara atau presiden dibatasi hanya empat sampai lima tahun saja.
Sementara itu, pada negara otoriter periode jabatan kepala negara tidak memiliki batasan waktu.
Kekuasaan akan selesai saat kepala negara sudah tidak mampu lagi menjabat atau telah wafat.
2. Pemilihan Kepala Negara
Pemilihan kepala negara di negara demokrasi dan negara otoriter memiliki perbedaan yang cukup jelas terlihat.
Pada negara demokrasi, pemilihan kepala negaranya dilakukan dengan pemilihan umum oleh warga negara, pemenangnya adalah yang mendapat suara terbanyak.
Sementara pada negara otoriter, pemilihan umum dilaksanakan sebagai formalitas untuk melanjutkan kekuasaan kepala negara yang sudah ada.
Malah ada negara otoriter yang tidak melaksanakan pemilihan umum sama sekali, teman-teman.
Beberapa negara itu biasanya kepala negaranya sudah ditentukan dari garis keturunan pendiri negara.
3. Kekuasaan Tertinggi Negara
Pada negara demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, di mana kedaulatan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara.
Baca Juga: Landasan Pengembangan dan Pelaksanaan Demokrasi yang Berjalan di Indonesia
Hal ini senada dengan pengertian demokrasi yang diutarakan Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Sementara pada negara otoriter, pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu penguasa negara, di mana pemerintahan penguasa tidak memiliki batasan.
4. Fungsi dari Hukum
Pada negara demokrasi hukum berfungsi untuk melaksanakan kehendak rakyat, sehingga masyarakat bisa bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pada negara otoriter, hukum berfungsi untuk melegitimasi program penguasa negara, di mana hukum digunakan demi kepentingan penguasa.
5. Pembagian Kekuasaan
Pada negara demokrasi, ada pembagian kekuasaan pada setiap lembaga negara yang dibagi menjadi tiga jenis atau trias politika.
Ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam ketiga lembaga itu tidak ada kekuasaan yang mutlak.
Sementara itu pada negara otoriter kekuasaannya dibentuk secara terpusat hanya pada satu orang dengan tidak adanya pembagian kekuasaan.
Selain itu, kekuasaan yang ada pada negara otoriter bersifat mutlak.
6. Kebebasan Pers
Baca Juga: Contoh-Contoh Negara Demokrasi dan Negara Otoriter di Dunia
Kebebasan pers di negara demokrasi ini bebas dalam memberitakan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan selama itu bisa dipertangggungjawabkan.
Berbeda dengan negara demokrasi, di negara otoriter, pers dan media akan berjalan tertutup.
Oleh karena itu segala sesuatu tentang pemerintahan hanya diberitakan sesuai keinginan pemerintah saja.
7. Sistem Politik
Dalam negara demokrasi, keputusan rakyat merupakan hal yang sangat penting sehingga dibentuk dewan parlemen.
Dewan parlemen ini yang bertugas mewakili rakyat dalam proses penyampaian aspirasinya, teman-teman.
Sementara itu, di negara otoriter, sistem politiknya hanya berlandaskan pada penguasa tanpa memperhatikan rakyat.
Hal inilah yang membuat semua kebijakan ditentukan oleh pemerintah dan pihak penguasa saja.
Nah, itulah tujuh perbedaan negara demokratis dengan negara otoriter. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, ya.
Baca Juga: Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Mulai dari Masa Awal Kemerdekaan hingga Sekarang
(Penulis: Nabil Alani)
----
| Kuis! |
| Apa yang dimaksud dengan demokrasi menurut KBBI? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Tonton video ini, yuk!
----
Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.