Bobo.id - Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, maka kita membutuhkan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi tersebut menjadi sumber hukum dari segala sumber untuk membuat peraturan dan perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.
Namun, selama pelaksanaannya Undang-Undang Dasar 1945 pernah mengalami penyimpangan terutama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
Lalu, apa saja penyimpangannya? Sebelum mengetahui kunci jawabannya, simak pembahasan tentang penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 SMP.
Namun, sebelumnya teman-teman bisa mencoba mengerjakan soalnya sendiri terlebih dahulu.
Apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Kalau sudah, coba cocokkan dengan kunci jawaban di bawah ini, ya.
Jelaskan bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada periode Demokrasi Terpimpin.
Jawaban:
Demokrasi Terpimpin adalah sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan pada pemimpin negara.
Jadi, presiden yang berhak menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh negara.
Baca Juga: 5 Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya, Apa Saja?