Sistem ini justru dapat menyebabkan stabilitas permerintah menjadi terganggu, tidak sesuai dengan Pancasila.
3. Mengarah pada Ideologi Liberal
Pada tahun 1950-1955, penerapan Pancasila lebih mengarah pada ideologi liberal, karena menekankan kebebasan individu di segala aspek.
Padahal, jika berdasarkan Pancasila, maka hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang.
Selain itu, ideologi liberal juga menggambarkan orang dengan kekuasaan dan tingkat ekonomi tinggi memiliki hak yang lebih besar.
4. Presiden Bertindak Sewenang-wenang
Meski berperan sebagai kepala negara, kewenangan Presiden pada masa orde lama justru luas.
Sebab, kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, dipegang oleh Presiden Soekarno karena lembaga-lembaga itu belum terbentuk.
Salah satunya, Presiden membuat penentuan Presiden (penpres) tanpa ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yang digunakan sebagai dasar hukum negara.
5. MPRS Mengangkat Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup
Baca Juga: 5 Contoh Sikap Mengakui Persamaan Derajat Antarmanusia, Materi PPKn