Bobo.id - Undang-Undang 1945 menempati posisi yang tertinggi dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.
Hal di atas juga tercantum dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 3 ayat (1).
Selain itu, UUD 1945 juga menjadi norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Nah, sebagai norma hukum tertinggi, UUD 1945 mengatur penerapan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.
Demokrasi juga bisa diartikan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Pada pelajaran PPKn kali ini, kita akan belajar menemukan contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan demokrasi.
Yuk, temukan informasi lengkapnya dari artikel berikut!
Pasal dalam UUD 1945 yang Berkaitan dengan Demokrasi
- UUD 1945 pasal 1 ayat (2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- UUD 1945 pasal 1 ayat (3)
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Baca Juga: Hubungan Sila Keempat Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945, Materi PPKn
- UUD 1945 pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
- UUD 1945 pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
- UUD 1945 pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
- UUD 1945 pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- UUD 1945 pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Baca Juga: Contoh Perwujudan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 di Kehidupan Sehari-hari
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- UUD 1945 pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
- UUD 1945 pasal 19 ayat (1)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- UUD 1945 pasal 22C ayat (1)
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- UUD 1945 pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
- UUD 1945 pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Baca Juga: Hubungan Sila Ketiga Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945, Materi PPKn
- UUD 1945 pasal 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Nah, itulah beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan dan pelaksanaan demokrasi berdasarkan UUD 1945.
----
| Kuis! |
| Apa arti UUD 1945 berfungsi sebagai norma hukum tertinggi? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023