Adanya krisis ekonomi ini membuat banyak demonstrasi yang menuntut terkait perbaikan perekonomian.
4. Kebebasan Berpendapat
Saat orde baru, pemerintah Indonesia menjanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat.
Namun, ini hanya berjalan sebentar. Lama kelamaan, pelaksanaan kebebasan berpendapat makin memudar.
Misalnya, Departemen Penerangan mengeluarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau yang disebut SIUPP.
Hal itulah yang membuat banyak pihak merasa kebebasan berpendapatnya dibatasi oleh pemerintah.
Di masa reformasi, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi ini kembali diwujudkan.
5. Mengakhiri Praktik KKN
Selain itu, reformasi juga berdampak pada korupsi dan nepotisme yang semakin lebih banyak diperhatikan.
Praktik KKN di masa orde baru seperti penyederhanaan partai politik dengan keutamaan dekat dengan pemerintah.
Selain itu, Presiden Soeharto juga banyak membuat Keputusan Presiden yang menguntungkan orang terdekatnya.
Berkat peristiwa reformasi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat marak di orde baru bisa diakhiri.
Baca Juga: Apa Saja Kunci Keberhasilan Pembangunan Ekonomi pada Masa Reformasi?
Meski begitu, hingga saat ini, praktik KKN ini masih jadi masalah besar bagi pemerintah dan masyarakat.