Bobo.id - Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden.
Nah, di setiap daerah memiliki aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuat undang-undang tersebut, harus ada proses yang dilakukan.
Yuk, simak penjelasan lengkapnya dari contoh soal dan pembahasan berikut!
1. Sebutkan tata urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia!
Pembahasan:
Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Seni Batik
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
2. Sebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pembahasan:
Berikut ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
a. Kejelasan Hukum
Artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Fungsi Telinga sebagai Alat Keseimbangan
b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
c. Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Harus Sesuai
Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya.
d. Dapat Dilaksanakan
Artinya bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan berlakunya peraturan di masyarakat.
e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Berbagai Hal Seputar Seni Musik
Artinya peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.
Tujuannya supaya dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Kejelasan Rumusan
Artinya peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
Sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dimengerti masyarakat, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.
g. Keterbukaan
Artinya peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.
3. Sebutkan tata cara atau proses pembentukan undang-undang di Indonesia.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Seluk Beluk Seni Tari
Pembahasan:
Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR maupun Presiden. Selain itu, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR.
Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPR, yaitu sebagai berikut.
a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
c. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPD, yaitu sebagai berikut.
a. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
b. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi tentang Mobilitas Penduduk
c. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
d. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
e. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
4. Apa perbedaan antara undang-undang dan Perppu?
Pembahasan:
Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden.
Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Sebutkan proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pembahasan:
a. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.
b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut.
- DPRD Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur secara tertulis.
- DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.
- Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi.
c. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut.
- Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis.
- DPRD Provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.
- Apabila memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda Provinsi.
| Kuis! |
| Siapa yang bertugas untuk membuat atau merancang undang-undang? |
| Petunjuk: Cek di halaman 5! |
Tonton video ini, yuk!
----
Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
| Penulis | : | Grace Eirin |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR