Kenapa Liberalisme dan Sosialisme Tidak Patut Jadi Landasan Penegakan HAM di Indonesia?

Di dalam sistem ini, semua kegiatan perekonomian sepenuhnya merupakan tanggung jawab suatu negara atau pemerintah pusat, tapi masih mengakui kepemilikan barang pribadi atas masyarakatnya.

Contoh negara penganut sosialisme adalah Uni Soviet, China, Vietnam, dan Korea Utara.

Kelebihan sosialime ini adalah tidak ada praktik monopoli, ekonomi negara stabil, tingkat efisiensi ekonomi tinggi.

Kekurangan sosialisme ini adalah kurangnya kebebasan ekonomi, rakyat tidak boleh memiliki aset produksi apa pun.

Liberalisme dan Sosialisme Tidak Patut Jadi Landasan HAM di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, bisa kita ketahui bahwa paham liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan penegakan HAM karena bertentangan dengan Pancasila.

Liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan karena tidak sesuao dengan nilai-nilai budaya dan tujuan bangsa Indonesia.

Liberalisme lebih menekankan kepada kebebasan individu dan sosialisme menekankan pada kepentingan bersama.

Sementara itu untuk Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan umum.

Hal ini diungkapkan di sila kedua hingga keempat.

Negara Indonesia menghendaki kesejahteraan negara dengan cara bersatu dan adil dalam masyarakat.

Baca Juga: Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM, Penyebab, dan Penyelesaian

PROMOTED CONTENT