4 Macam Kebijakan Pemerintah Kolonialisme Belanda yang Diterapkan di Indonesia

Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa saja kebijakan pemerintah kolonial yang diterapkan di Indonesia?

Yap, Indonesia memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya merdeka. Salah satunya disebabkan oleh penjajahan yang dilakukan bangsa Barat.

Awal mulanya, bangsa Barat datang ke Indonesia untuk berdagang. Namun, kemudian berubah tujuan untuk menguasai rempah di Indonesia. 

Melalui penjajahan itu, maka memunculkan macam-macam bentuk kebijakan pemerintah kolonial yang ada di Indonesia. 

Bukannya menguntungkan, kebijakan kolonial yang diterapkan di Indonesia ini justru merugikan bangsa Indonesia. 

Untuk itulah, bangsa Indonesia pun melakukan berbagai perlawanan untuk mengusir para penjajah. 

Memangnya apa saja kebijakan pemerintah kolonial yang diterapkan di Indonesia? Kita cari tahu bersama, yuk!

1. Monopoli Perdagangan

Terjadi kegiatan monopoli yang dilakukan bangsa Barat untuk menguasai perdagangan Indonesia. 

Pada mulanya, masyarakat Indonesia menyambut baik bangsa Barat karena tujuan awalnya adalah berdagang. 

Namun, hubungan baik tersebut berubah menjadi penjajahan dan memonopoli perdagangan Indonesia. 

Baca Juga: Mengapa Landmark Kota Bandung Ini Disebut Gedung Sate?

Penjajahan ini dimulai dengan terbentuknya VOC, di mana VOC berusaha untuk memperoleh kekuasaan. 

Selain itu, VOC juga menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya untuk VOC. 

Dengan begitu, VOC pun dapat menguasai politik di Indonesia. 

2. Kerja Paksa

Saat masa penjajahan Belanda, mereka melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. 

Kebijakan kerja paksa ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Belanda, teman-teman.

Bahkan, terjadi kerja rodi yang dilakukan Belanda untuk membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan sepanjang lebih dari 1.000 kilometer. 

Jalan ini penting bagi Belanda karena menjadi sarana transportasi pemerintah dan mengangkut hasil bumi. 

Namun, kerja rodi membuat jalan ini dilaksanakan setelah Belanda kehabisan biaya untuk membayar tentara dan pekerja profesional. 

Alhasil, para pekerja yang berasal dari masyarakat Jawa tidak dibayar, bahkan mendapatkan tindakan di luar batas perikemanusiaan. 

Konon, proses pembangunan jalan raya Anyer-Panarukan memakan korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. 

Baca Juga: Faktor Pemicu dan Kronologis Pergerakan Nasional Indonesia Melawan Penjajah

3. Sistem Sewa Tanah

Pada tahun 1811 hingga 1816, Inggris menjajah Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Thomas Stanford Raffles.

Saat itu, Raffles tengah melakukan kebijakan dengan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. 

Pelaksanaan sistem sewa tanah diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi di Hindia Belanda. 

Sistem sewa tanah ini tentu saja memberatkan rakyat Indonesia. Ini karena tanah rakyat seakan-akan milik asing. 

Ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah sebagai berikut:

- Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. 

- Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. 

- Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 

- Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. 

4. Tanam Paksa

Baca Juga: Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun Van den Bosch 1830 menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia yang bertujuan memperbaiki keuangan Belanda. 

Kebijakan tanam paksa ini memiliki beberapa ketentuan yang memberatkan rakyat dan dipenuhi banyak penyelewengan. 

Hal ini membuat rakyat Indonesia semakin terpuruk dan banyak yang mati kelaparan karena kurang gizi. 

Aturan pokok dari aturan Tanam Paksa, antara lain:

- Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib. 

- Rakyat yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama enam hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah. 

- Lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasil yang disetor dianggap sebagai pajak. 

- Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. 

- Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. 

- Kerusakan atau gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Nah, itulah empat macam kebijakan pemerintah kolonial yang diterapkan di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, ya. 

Baca Juga: Mengapa Belanda Membentuk VOC pada Masa Penjajahannya di Indonesia?

(Penulis: Regina Pasys)

----

Kuis!

Berapa panjang jalan dari Anyer ke Panarukan?

Petunjuk: cek di halaman 2!

Tonton video ini, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT