Apa yang Dimaksud UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Fundamental di Indonesia?

Bobo.id - Teman-teman tentu sudah mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. 

Fungsi UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur hukum di Indonesia tidak boleh dibuat dengan sembarangan. 

UUD 1945 menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia.

Selain itu, UUD 1945 juga disebut sebagai dasar hukum fundamental yang berlaku di Indonesia, teman-teman. 

Pada pelajaran PPKn untuk SMP, kita akan belajar menjelaskan maksud dari UUD 1945 adalah dasar hukum fundamental di Indonesia. 

Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut ini!

Dasar Hukum Fundamental di Indonesia

Sebelum mencari maksud dasar hukum fundamental, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu fundamental. 

Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, fundamental berarti bersifat dasar (pokok); mendasar. 

Sedangkan dasar hukum fundamental berarti dasar hukum yang menjadi dasar. 

UUD 1945 sebagai dasar hukum fundamental mengandung arti bahwa konstitusi UUD 1945 merupakan dasar paling pokok yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. 

Baca Juga: Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, Materi PPKN

Konstitusi UUD 1945 juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata negara kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pasal 3 ayat (1), berbunyi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Aturan di atas memperkuat pernyataan tentang kedudukan UUD 1945 sebagai dasar hukum fundamental dan norma hukum tertinggi. 

Fungsi UUD 1945

Baik sebagai norma hukum tertinggi maupun dasar hukum fundamental, UUD 1945 memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 

1. Alat Kontrol

UUD 1945 sebagai alat kontrol berfungsi melakukan cek dan menguji peraturan perundangan di bawahnya. 

Adapun dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (1). Berikut hierarkinya. 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah (PP)

Baca Juga: Pasal UUD 1945 yang Berkenaan dengan Demokrasi Pancasila, Materi PPKn

e. Peraturan Presiden (Perpres)

f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

2. Alat Pengatur

Fungsi UUD 1945 sebagai pengatur yaitu mengatur kekuasaan negara, lembaga negara, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semua lembaga yang berada di bawah pemerintahan Indonesia harus selaras dan sesuai dengan UUD 1945, termasuk Presiden dan pemimpin di bawahnya. 

3. Alat Penentu

UUD 1945 juga menjadi alat penentu kehidupan berbangsa, yakni mengatur dan menentukan tentang hak dan kewajiban negara, warga negara, dan pemerintah.

Dengan begitu, UUD 1945 dapat melindungi posisi rakyat Indonesia dari pelanggaran hak dan kewajiban. 

----

Kuis!

Apa fungsi UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023

PROMOTED CONTENT