Bobo.id - Teman-teman, apakah kamu sudah mempelajari tentang beragam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia?
Sejak menyatakan sebagai negara merdeka, Indonesia menerapkan beberapa demokrasi seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi pancasila.
Demokrasi parlementer berlaku mulai 1945-1959, dilanjutkan demokrasi terpimpin mulai 1959-1965, kemudian demokrasi pancasila pada masa orde baru dan reformasi.
Pada masa berlangsungnya demokrasi-demokrasi tersebut, terjadi penyimpangan terhadap Pancasila.
Selain itu, juga ada penerapan demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, salah satunya pada saat diterapkannya demokrasi terpimpin.
Pada pelajaran PPKn, kita akan belajar menjelaskan bukti demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut ini!
Sebelum mengetahui penerapan demokrasi terpimpin yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, kita perlu mengenal prinsip demokrasi.
Berikut ini beberapa prinsip utama demokrasi.
1. Negara berdasarkan konstitusi.
2. Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Apa yang Dimaksud UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Fundamental di Indonesia?
3. Kebebasan berpendapat dan berserikat.
4. Pergantian kekuasaan secara berkala.
5. Peradilan bebas dan tidak memihak golongan tertentu.
6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan warga negara.
7. Jaminan kebebasan pers.
Salah satu ciri utama negara demokrasi didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok.
Kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri untuk mengatur negaranya.
Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang demokrasi terpimpin dan penerapannya.
Demokrasi terpimpin ini diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, tepatnya diawali sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Dalam pandangan Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Namun, dalam penerapannya kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku yang otoriter.
Baca Juga: Apa Saja Lembaga yang Berperan dalam Perumusan Pancasila? Materi Kelas 4 SD
Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai demokrasi karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat.
Perlu diketahui, prinsip demokrasi berpedoman pada kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
Berikut ini juga ada beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan demokrasi yang terjadi pada saat demokrasi terpimpin dilaksanakan.
1. Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
2. Kekuasaan presiden terlalu mendominasi dan terpusat.
3. Pengangkatan presiden seumur hidup karena tidak adanya aturan tentang jabatan presiden.
4. Kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi.
5. Presiden membubarkan DPR yang terpilih dari pemilu 1955.
6. Konsep pancasila diganti konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme).
Dari bentuk penyimpangan di atas, kita mengetahui bahwa demokrasi terpimpin tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat, negara berdasar konstitusi, dan pergantian kekuasaan secara berkala.
----
| Kuis! |
| Berapa lama Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
| Penulis | : | Grace Eirin |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR