5 Penyimpangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin

• Stadion Gelora Bung Karno
• Hotel Indonesia
• Jembatan Semanggi
• Monumen Selamat Datang
• Monas
• Gedung DPR/MPR

Semua upaya pembangunan ini membuat banyak uang yang dikeluarkan hingga terjadi krisis ekonomi.

2. Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Pada 1962-1966 terjadi konflik wilayah antara Indonesia-Malaysia terkait penggabungan Sabah, Brunei, dan Sarawak.

Untuk menyelesaikan masalah ini, maka Indonesia mengupayakan diplomasi dengan negara Malaysia.

Diadakanlah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Hasilnya Filipina dan Indonesia menyetujui pembentukan negara federasi jika dilakukan sesuai ketentuan PBB.

Namun, Malaysia justru melanggar kesepakatan hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu.

3. Keluarnya Dwi Komando Rakyat

Setelah ada konflik antara Indonesia dan Malaysia, kemudian keluar perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwikora.

Pada 1963, ada demonstrasi di Kuala Lumpur. Para demonstran menyerbu kantor Kedutaan Besar RI.

Aksi itu membuat presiden Ir. Soekarno marah sehingga ia melancarkan aksi 'Ganyang Malaysia', teman-teman.

Kemudian pada Mei 1964, Ir. Soekarno mengumumkan perintah Dwikora dalam rapat di Jakarta. Isinya yakni:

Baca Juga: Demokrasi Terpimpin: Ciri-Ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya

• Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia
• Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah, untuk melumpuhkan Malaysia

4. Indonesia Keluar dari PBB

Seperti kita tahu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi persatuan antarbangsa di dunia.

PROMOTED CONTENT