Bobo.id - Pada materi sejarah kelas 12 SMA, kita akan belajar penyimpangan di masa demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin negara secara mutlak dan otoriter.
Saat demokrasi terpimpin, jabatan kepala negara dipegang oleh Ir. Soekarno yang berkuasa di bawah UUD 1945.
Sistem ini dijalankan berdasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965.
Demokrasi terpimpin di Indonesia diterapkan mulai tahun 1959 hingga 1965 atau berlangsung sekitar 6 tahun.
Selama enam tahun itu, ada banyak hal yang terjadi, termasuk pada bidang politik luar negeri Indonesia.
Tidak hanya penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin.
Pada saat itu, terjadi pula penyimpangan kebijakan politik luar negeri. Apa saja? Simak informasinya, yuk!
Proyek Mercusuar adalah pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh luar negeri.
Saat Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Asian Games 1962, presiden ingin mengagungkan Indonesia di mata luar.
Oleh karena itu, melalui Proyek Mercusuar, Presiden Soekarno menjalankan enam proyek pembangunan, yakni:
Baca Juga: Apa yang Menyebabkan Berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia?
Semua upaya pembangunan ini membuat banyak uang yang dikeluarkan hingga terjadi krisis ekonomi.
Pada 1962-1966 terjadi konflik wilayah antara Indonesia-Malaysia terkait penggabungan Sabah, Brunei, dan Sarawak.
Untuk menyelesaikan masalah ini, maka Indonesia mengupayakan diplomasi dengan negara Malaysia.
Diadakanlah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Hasilnya Filipina dan Indonesia menyetujui pembentukan negara federasi jika dilakukan sesuai ketentuan PBB.
Namun, Malaysia justru melanggar kesepakatan hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara itu.
Setelah ada konflik antara Indonesia dan Malaysia, kemudian keluar perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwikora.
Pada 1963, ada demonstrasi di Kuala Lumpur. Para demonstran menyerbu kantor Kedutaan Besar RI.
Aksi itu membuat presiden Ir. Soekarno marah sehingga ia melancarkan aksi 'Ganyang Malaysia', teman-teman.
Kemudian pada Mei 1964, Ir. Soekarno mengumumkan perintah Dwikora dalam rapat di Jakarta. Isinya yakni:
Baca Juga: Demokrasi Terpimpin: Ciri-Ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya
Seperti kita tahu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi persatuan antarbangsa di dunia.
Pada sidang PBB tahun 1965, Presiden Ir. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB.
Penyebabnya adalah karena negara Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Keluarnya Indonesia dari PBB ini kemudian dinyatakan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Subandrio.
Keputusan ini membuat Indonesia makin terkucil dari pergaulan internasional dan sangat merugikan negara.
Untuk menjalin kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, Ir. Soekarno membuat Poros Jakarta-Peking pada 1964.
Hal ini dilakukan supaya Indonesia jadi negara yang besar. Namun langkah ini dianggap sebagai penyimpangan.
Ini karena Tiongkok merupakan negara komunis yang bertentangan dengan prinsip dan paham Pancasila.
Beberapa faktor yang membuat presiden Ir. Soekarno membuat Poros Jakarta-Peking ini, antara lain:
Nah, itulah bentuk penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Semoga bermanfaat!
Baca Juga: 5 Peristiwa yang Mengakibatkan Tersendatnya Perekonomian pada Masa Demokrasi Terpimpin
----
| Kuis! |
| Apa yang dimaksud dengan Proyek Mercusuar? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR