Bobo.id - Pancasila sebagai dasar negara pernah mengalami penyimpangan, terutama pada saat awal kemerdekaan.
Penyimpangan Pancasila memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama berjalannya demokrasi dan pemerintahan.
Pada masa orde lama, pemerintahan Indonesia menerapkan demokrasi parlementer.
Demokrasi parlementer berlaku ketika pemerintah Indonesia masih menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara).
Dalam penerapannya, demokrasi parlementer tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada pelajaran PPKn kelas 7 SMP, kita akan belajar menyebutkan contoh penerapan demokrasi parlementer yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut.
Salah satu hal yang membedakan demokrasi parlementer dengan demokrasi lain adalah presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara.
Sementara itu, jalannya pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet, yang dipimpin oleh perdana menteri.
Adapun ciri demokrasi parlementer adalah sebagai berikut.
1. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif.
Baca Juga: Berbagai Bentuk Perjuangan Nonfisik dalam Mendapatkan Persatuan dan Kesatuan, Materi PPKn
2. Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. DPR dapat menjatuhkan kabinet.
4. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara.
5. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet, yang dipimpin oleh perdana menteri.
6. Ada banyak partai yang berkembang.
7. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas.
Pada penerapannya, ada 6 kabinet yang memerintah dalam kurun waktu 9 tahun, terhitung dari 1950-1959.
Kabinet tersebut antara lain Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Kabinet Ali II, dan Kabinet Juanda.
Pergantian kabinet ini dapat terjadi karena kondisi politik di Indonesia kala itu tidak stabil dalam waktu yang lama.
Selain itu, kedaulatan rakyat melemah di Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi parlementer disebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila.
Pancasila mengandung nilai dasar kehidupan serta sumber hukum yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga: Sejarah Singkat dan Pengertian Demokrasi Menurut Ahli, Materi PPKn
Bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pancasila sebagai sumber hukum negara artinya, berjalannya hukum, lembaga, pejabat pemerintah, bahkan warga Indonesia harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Jika sebuah pemerintahan tidak terselenggara sesuai Pancasila, maka terjadilah penyimpangan terhadap Pancasila.
Pada saat penerapan demokrasi parlementer, terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Berikut ini buktinya.
1. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Padahal menurut Pancasila, pengambilan keputusan harus berdasar musyawarah.
2. Partai politik semakin banyak dan berusaha untuk memengaruhi jalannya pemerintahan.
3. Kedaulatan rakyat Indonesia melemah.
4. Terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yakni dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS, dan Konstitusi RIS ke UUDS 1950.
5. Presiden diangkat seumur hidup.
6. Masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih pemimpinnya.
----
| Kuis! |
| Kapan demokrasi parlementer mulai berlaku di Indonesia? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
| Penulis | : | Grace Eirin |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR