Bobo.id - Indonesia adalah negara hukum yang memberikan sanksi pada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia.
Hak dan kewajiban warga negara harus selalu ditunaikan, ya, teman-teman.
Sebab, pemenuhan hak dan kewajiban warga negara adalah salah satu tindakan untuk menjaga perdamaian dan keutuhan NKRI.
Namun, meski sudah ada aturan hukum dan lembaga penegak yang melindungi hak dan kewajiban, masih ada banyak contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia.
Kasus semacam ini harus segera ditangani, agar tidak merusak kedamaian dalam masyarakat, teman-teman.
Pemerintah berupaya mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia karena hal ini bisa merugikan banyak pihak, teman-teman.
Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini selalu diawasi dan dikontrol oleh badan pemerintahan.
Lalu apa saja upaya pemerintah untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia?
Inilah contoh-contoh upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia.
10 Contoh Upaya Pemerintah Menangani Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
1. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Demokrasi
Baca Juga: Hubungan Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila Sila Ke-1 Hingga Ke-5