Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara.
Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera.
2. Mengoptimalkan Peran Lembaga-Lembaga Negara
Pemerintah juga bisa mengoptimalkan peran lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban adalah:
- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,
- Lembaga Ombudsman RI,
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik
Baca Juga: Pasal-Pasal UUD 1945 yang Berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia