10 Contoh Upaya Pemerintah Menangani Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

By Niken Bestari, Rabu, 21 September 2022 | 19:45 WIB
Contoh upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. (Freepik)

Hal ini terjadi karena masyarakat masih banyak yang bingung dan tidak tahu mau melaporkan kasus ke mana.

Apalagi Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki isolasi geografis di beberapa wilayah.

Sehingga, pemerintah wajib memberikan penyuluhan mengenai "bagaimana cara melaporkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban".

Terlebih pada daerah yang jauh dari ibu kota dan pemerintah pusat.

10. Meningkatkan Rasa Percaya Rakyat pada Lembaga Hukum

Pemerintah dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia wajib meningkatkan rasa percaya rakyat pada lembaga hukum.

Selain karena tidak tahu cara melapor, ada pula masyarakat yang memiliki nilai kepercayaan yang rendah pada penegak hukum, sehingga mereka tidak mau melapor.

Nah, pemerintah dan lembaga hukum harus meningkatkan rasa percaya rakyat dengan memberikan penyuluhan; memberikan contoh yang baik; meningkatkan kinerja lembaga hukum, mulai dari polisi hingga komisi hak asasi manusia.

Jika rasa percaya rakyat pada lembaga hukum meningkat, maka pemerintah akan lebih mudah menangai kasus pelanggaran ini.

Teman-teman, itulah 10 contoh upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Baca Juga: Apakah Dampak yang Terjadi Jika Tidak Melakukan Kewajiban di Rumah?

----

Kuis!

Sebutkan lembaga penegak HAM!

Petunjuk: Cek halaman 2!

Tonton video ini juga, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.