Bobo.id - Setiap negara menggunakan jenis demokrasi yang berbeda-beda. Negara kita Indonesia menggunakan beberapa demokrasi sejak kemerdekaannya.
Macam demokrasi yang pernah digunakan Indonesia antara lain demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, dan demokrasi Pancasila.
Kapan Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin? Lalu, berapa lama masa berlaku demokrasi terpimpin? Yuk, simak!
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Menurut sejarah, demokrasi terpimpin ini diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965.
Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Dekrit ini dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan.
Pada saat itu, Presiden Soekarno mengganti sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin.
Dalam pandangan Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Namun, dalam penerapannya kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku yang otoriter.
Otoriter adalah berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Dalam konteks ini, pada masa demokrasi terpimpin, presiden menjadi pusat kekuasaan.
Baca Juga: 3 Bentuk Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Periode Demokrasi Terpimpin
Pada pelaksanaannya, demokrasi terpimpin lebih cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi.
Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai demokrasi karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat.
Oleh sebab itu, demokrasi terpimpin harus segera diganti dengan demokrasi Pancasila.
Kelebihan Demokrasi Terpimpin
Ada beberapa kelebihan dari pelaksanaan demokrasi terpimpin, salah satunya kebijakan proyek mercusuar.
Proyek Mercusuar merupakan sejumlah pembangunan gedung dan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Soekarno.
Dimulainya Proyek Mercusuar ini berawal dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962.
Untuk mendukung penyelenggaraannya, maka lahirlah bangunan-bangunan yang menjadi Proyek Mercusuar Soekarno.
Tujuan Presiden Soekarno membentuk Proyek Mercusuar adalah agar Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional.
Adapun bukti Proyek Mercusuar, yaitu Presiden Soekarno membangun Stadion Senayan atau GBK dengan konsep kemegahan dan kekokohan.
Rancangan Stadion GBK ini dikerjakan oleh LS Tyatenko, yakni arsitek yang mengerjakan desain Stadion Lenin.
Baca Juga: 19 Contoh Sikap dan Perilaku Demokrasi di Lingkungan Sekolah, Apa Saja?
Secara keseluruhan, pembangunan kompleks olahraga Senayan ini menelan biaya hingga 12,5 juta dolar AS.
Selain GBK, Presiden Soekarno memerintah pembangunan Monas pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, teman-teman.
Proyek Monumen Nasional ini dirancang oleh tiga arsitek Indonesia, yakni Soedarsono, Frederich Silaban, dan Ir. Soekarno.
Soekarno ingin Monumen Nasional berada tepat di depan Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan rakyat.
Akhirnya Monumen Nasional atau Monas ini dibangun di Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Pengerjaannya melalui tiga tahap, pertama pada 1961-1965, kedua periode 1966-1968 serta tahap ketiga pada 1969-1976.
Kekurangan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin di Indonesia dijalankan berdasarkan sila keempat Pancasila, yakni: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."
Sayangnya, saat demokrasi terpimpin diberlakukan, Presiden Soekarno tidak menafsirkan Pancasila secara utuh.
Menurut penafsiran Presiden Soekarno, terpimpin memiliki arti pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi.
Hal inilah yang kemudian membuat peran presiden sangat besar dan mengarah pada perilaku otoriter.
Baca Juga: Macam-Macam Demokrasi yang Pernah Digunakan di Indonesia dan Masa Berlakunya
Pada masa demokrasi terpimpin, juga ditetapkan pengangkatan presiden seumur hidup karena tidak adanya aturan tentang jabatan presiden seumur hidup.
Padahal Pasal 7 UUD 1945 telah mengatur terkait presiden yang bisa memimpin pemerintahan selama lima tahun.
Adanya ketatapan MPRS No.III/1965 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Pada pelaksanaannya, demokrasi terpimpin juga lebih cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi.
Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai demokrasi karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat.
Lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin ini menyebabkan hilangnya kontrol sosial.
----
| Kuis! |
| Apa titik awal berlakunya demokrasi terpimpin? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.