3 Bentuk Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Periode Demokrasi Terpimpin

Bobo.id - Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, maka kita membutuhkan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi tersebut menjadi sumber hukum dari segala sumber untuk membuat peraturan dan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

Namun, selama pelaksanaannya Undang-Undang Dasar 1945 pernah mengalami penyimpangan terutama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Lalu, apa saja penyimpangannya? Sebelum mengetahui kunci jawabannya, simak pembahasan tentang penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 SMP.

Namun, sebelumnya teman-teman bisa mencoba mengerjakan soalnya sendiri terlebih dahulu.

Apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Kalau sudah, coba cocokkan dengan kunci jawaban di bawah ini, ya. 

Jelaskan bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada periode Demokrasi Terpimpin. 

Jawaban: 

Demokrasi Terpimpin adalah sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan pada pemimpin negara.

Jadi, presiden yang berhak menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan oleh negara.

Baca Juga: 5 Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya, Apa Saja? 

PROMOTED CONTENT