Bobo.id - Pada materi PPKn, kita akan belajar tentang praktik penegakan hukum yang ada di negara Indonesia.
Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, penyelenggaraan negara didasarkan oleh hukum.
Sebagai negara hukum, peran lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya demi tegaknya norma hukum sebagai pedoman perilaku.
Di Indonesia, ada beberapa lembaga penegak hukum dengan peran dan fungsinya masing-masing.
Mulai dari kepolisian, kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, hakim, hingga advokat.
1. Kepolisian
Lembaga penegakan hukum yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kepolisian. Apa tugasnya?
Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat.
Tak hanya itu, polisi juga berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana.
Peran kepolisian sebagai penegak hukum ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022. Wewenangnya yakni:
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik.
- Meminta berhenti orang dicurigai dan memeriksanya.
- Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- Menyaksikan berkas perkara kepada penuntut umum.
Baca Juga: Apa Bedanya Perlindungan Hukum dengan Penegakan Hukum? Materi PPKn
2. Kejaksaan RI
Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi atau persamaan hukum.