7 Penyimpangan Terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada Masa Orde Baru

Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa saja penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada masa orde baru?

Orde baru adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto sebagai Presiden selama lebih dari 30 tahun (1968-1998). 

Kehadiran Orde Baru (Orba) tentu saja membawa banyak perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia. 

Pancasila dan UUD 1945 memang berhasil dipertahankan sebagai ideologi dan juga dasar negara Indonesia. 

Namun, ternyata tetap terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada era Orde Baru. 

Apa saja? Kita cari tahu bersama, yuk!

Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada Orde Baru

1. Indoktrinasi Pancasila

Pada masa orde baru, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila secara murni sebagai bentuk kritik terhadap penyimpangan di era orde lama. 

Pemerintah pun kemudian mencanangkan program P4, yakni pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. 

Pada dasarnya, pemerintah Orde Baru memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. 

Baca Juga: Fungsi dan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila

Akan tetapi, implementasinya mengecewakan, bahkan terbilang menyimpang dari Pancasila, teman-teman. 

Ada beberapa cara yang digunakan oleh pemerintah dalam indoktrinasi Pancasila, antara lain:

- Melalui ajaran di sekolah-sekolah. 

- Presiden Soeharto membolehkan rakyat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. 

- Saat itu, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan. 

2. Demokrasi Sentralistik

Tak hanya itu saja, Presiden Soeharto juga melakukan penyelewengan dengan menerapkan demokrasi sentralistik. 

Demokrasi sentralistik ini merupakan demokrasi yang berpusat pada pemerintah pusat, teman-teman. 

Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia saat itu harus sesuai dengan persetujuannya. 

Kekuasaan kehakiman pun juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.

Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal, Terpimpin, Pancasila Orde Baru, dan Pancasila Orde Lama

3. Hak Politik Dibatasi

Penyimpangan pada masa Orde Baru selanjutnya adalah membatasi hak politik rakyat yang tercantum dalam UUD 1945. 

Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah, yakni PPP, Golkar, dan PDIP. 

Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. 

Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden saja. 

4. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi pada masa orde baru dengan alasan keamanan terhadap pihak yang menunjukkan kritik. 

Kekerasan ini digunakan untuk menciptakan suasana yang aman misalnya dengan adanya 'Penembakan Misterius'. 

Selain itu, terjadi pula penculikan yang menyasar orang-orang yang mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah. 

Pelanggaran HAM juga dialami oleh warga non pribumi dan warga Tionghoa, seperti melarang perayaan Hari Imlek. 

5. Membentuk Departemen Penerangan

Baca Juga: Hubungan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang Berkaitan dengan Kehidupan Pelajar

Presiden Soeharto melemahkan beberapa aspek demokrasi, terutama pers karena dinilai dapat menjatuhkan kekuasaannya. 

Untuk menjalankan misinya itu, Presiden Soeharto kemudian membentuk Departemen Penerangan. 

Departemen Penerangan merupakan lembaga yang berfungsi mengoreksi berita-berita di media massa agar tidak menjatuhkan pemerintah. 

Selain itu, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila paling parah pada era Orde Baru adalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

6. Pemberedelan Pers

Masa kepemimpinan Presiden Soeharto memang banyak menuai kontroversi dari masyarakat, salah satunya kebijakan Fusi Parpol (partai politik). 

Dengan kebijakan penggabungan partai politik itu, maka tidak sedikit pemberitaan di media yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru yang saat itu tidak mau menerima kritikan pun memilih untuk membredel banyak media massa. 

Tujuan pemberedelan pers adalah untuk menghalangi adanya berita kritis terhadap pemerintah, teman-teman. 

Pemerintah saat itu melarang penerbitan beberapa media massa dan melarang mereka beroperasi selama dua pekan. 

7. Krisis Moneter

Baca Juga: Fungsi dan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila

Puncak penyimpangan terhadap Pancasila Orde Baru adalah terjadinya krisis moneter 1997 yang diduga disebabkan oleh gelembung uang panas. 

Uang panas adalah dana yang dikelola secara untung-untungan dan mendapat hasil tinggi dalam waktu singkat. 

Kondisi ini lantas membuat perekonomian Indonesia anjlok dan memicu terjadinya protes besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru. 

Protes itu berujung pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Mundurnya Soeharto ini menjadi penanda akhirnya Orde Baru dan kemudian digantikan oleh Era Reformasi. 

Nah, itulah tujuh penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada era Orde Baru. Semoga bisa bermanfaat, ya. 

Baca Juga: 3 Faktor yang Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Penulis: Verelladevanka Adryamarthanino)

----

Kuis!

Apa saja cara yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk indoktrinasi Pancasila?

Petunjuk: cek di halaman 2!

Tonton video ini, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT