Perpu: Pengertian, Dasar Hukum, Sejarah, dan Mekanisme Pembuatannya

Bobo.id - Dalam kehidupan bernegara, Indonesia memerlukan aturan hukum untuk mengatur warga negaranya.

Oleh karena itu, dibuatlah berbagai macam undang-undang, salah satunya Perpu. Tapi, apa yang dimaksud dengan Perpu, ya?

Sebelum mengetahui kunci jawabannya, simak pembahasan tentang pemilu dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 SMP.

Namun, sebelumnya teman-teman bisa mencoba mengerjakan soalnya sendiri terlebih dahulu.

Apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Kalau sudah, coba cocokkan dengan kunci jawaban di bawah ini, ya. 

Apa itu Perpu? 

Jawaban: 

Pengertian Perpu 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah undang-undang yang ada di urutan ketiga setelah UUD 1945 dan TAP MPR, dalam tata urutan undang-undang Indonesia.

Perpu ditetapkan oleh presiden jika ada kepentingan mendesak, sehingga bisa melaksanakan suatu kebijakan pemerintah tanpa melanggar undang-undang atau bisa dilaksanakan segera mungkin.

Penyebab Perpu dikeluarkan karena belum ada undang-undang yang mengatur kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara. 

Baca Juga: Bagaimana Cara Mempertahankan Undang-Undang 1945 dalam Kehidupan Sehari-hari? Materi PPKn

Dasar Hukum Perpu 

Perpu juga punya dasar hukum, yaitu diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 Ayat 1: 

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Perpu memang perlu dilakukan pada kondisi tertentu, agar keselamatan negara terjamin.

Jadi, Perpu hanya ditetapkan jika keadaan negara cukup genting, sehingga memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat.

Namun, Perpu yang ditetapkan harus diawasi oleh DPR serta mempunyai kekuatan hukum yang sah. 

Sejarah Ditetapkannya Perpu 

Awalnya, Perpu digagas dalam Rancangan permulaan dari Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia yang disusun oleh Soepomo, Soebardjo, dan Maramis pada 4 April 1942.

Tepatnya, Pasal 5 yang menyebutkan kalau dalam keadaan berbahaya, Kepala Negeri dapat membuat aturan-aturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Selain itu, istilah Perpu pertama kali dicantumkan dalam Sidang panitia Sembilan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. 

Mekanisme Pembuatan Perpu 

Baca Juga: Mengenal Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Baru yang Punya Sumber Daya Melimpah

Umumnya, perundang-undangan yang dibuat harus melalui empat proses, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan.

Tetapi, perpu yang dibuat dalam keadaan darurat, diperbolehkan melewati bagian perencanaan.

Jadi, langsung penyusunan, pengesahan, dan pengundangan. Tata cara penyusunan Perpu diatur dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Pasal 58, yaitu: 

- Presiden mengajukan Rancangan Perpu kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Perpu yang akan disahkan. 

- Menteri akan berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah, non kementerian, atau pimpinan lembaga yang terkait. 

Karena, menjadi peraturan yang sah, maka Perpu yang dibuat harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.  

Pembahasan dan jawaban ini bisa menjadi pemandu bagi orang tua dalam mendampingi anak selama belajar di rumah. 

Baca Juga: 5 Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya, Apa Saja? 

---

Kuis!

Apa kepanjangan Perpu?

Petunjuk: Cek halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk! 

----  

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.  

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

PROMOTED CONTENT