Tata Urutan Sistem Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Bobo.id - Indonesia merupakan negara hukum, karena jalannya pemerintahan berdasarkan undang-undang, pengakuan dan perlindungan HAM, dan pemerintah demokratis. 

Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. 

UUD 1945 juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia. 

Jadi, undang-undang atau konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak hanya UUD 1945, teman-teman, ada juga sistem perundang-undangan lainnya. 

Pada pelajaran PPKn Kelas 7 SMP, kita harus mencari dan menyebutkan tata urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan tersebut dari penjelasan berikut ini!

Tata Urutan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

Berikut ini urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari sistem hukum tertinggi hingga terendah.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Baca Juga: Penjelasan Hak: Pengertian, Beragam Jenis, hingga Contohnya

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah (PP)

e. Peraturan Presiden (Perpres)

f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Undang-undang atau konstitusi negara yang berada di bawah UUD 1945, dibuat berdasarkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR maupun Presiden.

Selain itu, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR.

Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPR, yaitu sebagai berikut. 

a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. 

b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 

Baca Juga: Bagaimana Bunyi Hukum Permintaan dan Contoh Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari?

c. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPD, yaitu sebagai berikut. 

a. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. 

b. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. 

c. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.

d. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 

e. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Revisi (2017).

----

Kuis!

Apa fungsi UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

PROMOTED CONTENT