Berbagai Perubahan Bidang Politik pada Masa Reformasi di Indonesia

Perubahan pada Bidang Politik

Memasuki masa reformasi ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sebelumnya.

Beberapa cara mengatasi masalah tersebut membuat ada beberapa perubahan pada bidang politik.

Berikut beberapa perubahan atau kebijakan baru dalam bidang politik.

• Sidang istimewa MPR 1998
• Otonomi daerah
• Pencabutan pembatasan partai politik
• Penghapusan dwifungsi ABRI
• Penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis

Nah, berikut akan dijelaskan setiap kebijakan dalam bidang politik yang dilakukan pada masa reformasi.

- Sidang Istimewa MPR 1998

Setelah turunnya Soeharto dan pemerintahan dipegang oleh BJ Habibie dilakukanlah sidang istimewa Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

Sidang istimewa MPR itu dilakukan pada 10 hingga 13 November 1998 yang merupakan tahap menyusun langkah pada masa pemerintahan yang baru.

Sidang itu membahas banyak bidang yang harus mengalami perombakan, termasuk dalam sistem hukum dan perundang-undangan.

Pada sidang itu MPR menghasilkan beberapa keputusan, seperti memungkinkannya UUD 1945 diamandemen.

Selain itu, ada juga pencabutan ketetapan MPR tentang pemberian tugas dan kewenangan khusus pada presiden.

MPR juga mencabut peraturan tentang pengamalan Pancasila yang dinilai kurang tepat.

Baca Juga: Kondisi Ekonomi dan Kebijakan Masa Kepemimpinan Presiden BJ Habibie hingga Joko Widodo, Materi IPS

Serta ada juga keputusan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden hingga terbentuknya sistem pemerintahan daerah.

PROMOTED CONTENT