Lalu pada 10 November 1956, para anggota konstituante mulai melakukan persidangan untuk membuat UUD baru yang akan menggantikan UUDS.
Namun, dalam dua tahun UUD baru belum juga berhasil dirumuskan seperti yang diinginkan.
Karena mengetahui hal itu, Soekarno mengambil tindakan dengan meminta kembali digunakannya UUD 1945 sebagai dasar hukum.
Keputusan Soekarno itu didukung oleh 269 suara sedangkan ada 199 lainnya merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut.
Namun, karena jumlah suara yang tidak setuju masih cukup banyak, maka pemungutan suara dilakukan ulang pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959.
Tapi, sayangnya pungutan suara yang kedua juga tidak memberikan hasil yang sesuai.
Hingga akhirnya, Soekarno menganggap konstituante gagal menjalankan tugas.
Kare a itu, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pukul 17.00.
Nah, sejak saat itulah UUD 1945 digunakan dan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin mulai diberlakukan.
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, ada beberapa hal yang terjadi, seperti padanya perbahan bentuk pemerintahan.
Pada awalnya bentuk pemerintahan Indonesia adalah parlementer, karena Dekrit Presiden bentuk pemerintahan berubah menjadi presidensial.
Baca Juga: Kondisi Ekonomi dan Kebijakan Masa Kepemimpinan Presiden BJ Habibie hingga Joko Widodo, Materi IPS
Majalah Bobo Edisi 25 Sudah Terbit, Cari Tahu Uniknya Kapal Tradisional di Dunia, yuk!
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Amirul Nisa |
Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR