Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia.

Apa Perbedaan antara Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa? Materi PPKn

Grace Eirin - Sabtu, 13 Mei 2023 | 10:00 WIB

Freepik

Perbedaan naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.

Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mendengar atau membaca istilah naturalisasi?

Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, naturalisasi (pewarganegaraan) adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Orang asling yang dimaksud dalam naturalisasi adalah mereka yang bukan warga negara Republik Indonesia.

Proses naturalisasi diatur dalam dasar hukum Pasal 9 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Ada dua kategori naturalisasi yang berjalan di Indonesia, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.

Pada pelajaran PPKn, kita akan belajar membedakan antara naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.

Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan tersebut dari penjelasan berikut ini!

Naturalisasi Biasa

Naturalisasi biasa adalah naturalisasi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan RI.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, tercantum beberapa syaratnya, antara lain:

Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah.
Pada waktu mengajukan permohonan, orang yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah RI, paling singkat lima tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut.

Sehat secara jasmani dan rohani.
Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana satu tahun atau lebih.
Tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan RI.
Mempunyai pekerjaan atau memiliki penghasilan tetap.
Bersedia membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.

Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa adalah proses pewarganegaran yang diberikan negara kepada seseorang yang dinilai telah berjasa pada negara.

Berdasarkan hukum Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006, orang asing yang telah berjasa dapat diberikan kewarganeraan RI oleh Presiden setelah dipertimbangkan DPR.