Bobo.id - Pada materi PPKn, kita akan belajar tentang praktik penegakan hukum yang ada di negara Indonesia.
Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, penyelenggaraan negara didasarkan oleh hukum.
Sebagai negara hukum, peran lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya demi tegaknya norma hukum sebagai pedoman perilaku.
Di Indonesia, ada beberapa lembaga penegak hukum dengan peran dan fungsinya masing-masing.
Mulai dari kepolisian, kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, hakim, hingga advokat.
Lembaga penegakan hukum yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kepolisian. Apa tugasnya?
Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat.
Tak hanya itu, polisi juga berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana.
Peran kepolisian sebagai penegak hukum ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2022. Wewenangnya yakni:
Baca Juga: Apa Bedanya Perlindungan Hukum dengan Penegakan Hukum? Materi PPKn
Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi atau persamaan hukum.
Selain itu, kejaksaan juga diminta menegakkan hak asasi manusia hingga perlindungan kepentingan umum.
Wewenang kejaksaan terbagi jadi tiga, yakni di bidang pidana, perdata, dan bidang ketertiban umum.
Di bidang pidana, lembaga ini berperan melakukan penuntutan, penyidikan, hingga melengkapi berkas perkara.
Di bidang perdata, lembaga ini bisa bertindak, baik di dalam maupun luar pengadilan atas nama negara.
Di bidang ketertiban, kejaksaan berperan meningkatkan kesadaran hukum dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah lembaga penegak hukum yang independen.
Artinya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota KPK bebas dari kekuasaan mana pun.
Mereka bertugas melakukan pemberantasan korupsi dengan serius, sungguh-sungguh, dan terus menerus.
Lembaga ini berpedoman pada hukum yang berlaku, kepentingan umum, dan kesetaraan hukum antarmasyarakat.
KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak korupsi.
Baca Juga: Mengapa Suatu Masyarakat Bisa Kacau dan Terpecah Jika Tidak Ada Hukum yang Berlaku?
Tidak berbeda jauh dari kejaksaan, hakim bertugas di ranah peradilan. Tugasnya untuk mengadili.
Mengadili adalah proses menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum dengan tidak memihak.
Dalam penegakan hukum, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutus perkara.
Putusan hakim harus sesuai dengan undang-undang. Hakim bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yakni:
Advokat adalah lembaga penegak hukum yang bertugas untuk memberi jasa hukum kepada masyarakat.
Jasa hukum yang dimaksud adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi, dan membela.
Tugas utama advokat sebagai penegak hukum adalah memberi pelayanan pada masyarakat yang mencari keadilan.
Termasuk di dalamnya ada usaha memberdayakan masyarakat agar menyadari hak mereka di depan hukum.
Ketentuan tentang advokat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003.
Nah, itulah penjelasan tentang peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat, ya.
Baca Juga: Mengapa Perlindungan Hukum Tidak akan Terwujud Jika Penegakan Hukum Tidak Terlaksana?
----
| Kuis! |
| Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR