Pasal UUD 1945 yang Berkenaan dengan Demokrasi Pancasila, Materi PPKn

Bobo.id - Teman-teman tentu sudah belajar mengenai hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. 

Pemerintah Indonesia menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya. 

Maka dari itu, pembentukan perundang-undangan dan aturan lain di setiap daerah harus berdasar Pancasila dan UUD 1945. 

Tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, beragam pasal dalam UUD 1945 juga merupakan penjabaran demokrasi berdasarkan Pancasila. 

Materi tentang demokrasi Pancasila telah teman-teman dapatkan dari pelajaran PPKN kelas 7 SMP. 

Sebagai pengingat, demokrasi Pancasila mulai digunakan di Indonesia setelah berakhirnya era orde lama, yaitu pada masa kepemimpinan Soeharto (1966-1998). 

Berdasarkan tujuannya, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga keputusan harus atas pemungutan suara dan persetujuan rakyat.

Nah, pasal-pasal dalam UUD 1945 juga menunjukkan ciri-ciri demokrasi Pancasila. 

Oleh karena itu, pada pelajaran PPKn kali ini, kita akan belajar menyebutkan pasal dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan demokrasi Pancasila. 

Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut!

Pasal UUD 1945 yang Berkenaan dengan Demokrasi Pancasila

Adapun pasal dalam UUD 1945 yang berkenaan dengan demokrasi Pancasila yaitu pasal 1, 2, dan 28. Bagaimana bunyinya? 

Baca Juga: Pasal UUD 1945 yang Berhubungan dengan Sila Pertama Pancasila, Materi Kelas 6 SD

1. UUD 1945 pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. UUD 1945 pasal 2 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

3. UUD 1945 pasal 28 

UUD 1945 pasal 28 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Sedangkan pasal 28A-28J mengatur tentang hak dan kewajiban asasi manusia. 

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Mengapa UUD 1945 pasal 1, 2, dan 28 berkenaan dengan Demokrasi Pancasila? Sebab, pasal-pasal tersebut menjabarkan ciri-ciri demokrasi Pancasila. 

Berikut ini beberapa ciri demokrasi pancasila. 

1. Berdasarkan tujuannya, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga keputusan harus atas pemungutan suara dan persetujuan rakyat. 

Baca Juga: Contoh Penerapan Nilai Pembukaan UUD 1945 di Kehidupan Sehari-hari

2. Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menerapkan asas kekeluargaan. 

3. Keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang.

4. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada partai pemerintah dan tidak mengakui sistem monopartai. 

5. Aturan hukum diatur berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah. 

6. Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur perekonomian masyarakat agar mencapai kemakmuran negara. 

7. Jalannya pemerintah dan tata negara harus berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. 

----

Kuis!

Kapan demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023

PROMOTED CONTENT