Bobo.id - Pada materi PPKn kelas 10 SMA, kita akan belajar tentang hubungan UUD 1945 dan perundangan.
Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aspek kehidupan harus didasarkan pada hukum.
Hukum adalah aturan yang mengikat kelompok masyarakat untuk dijadikan sebagai pedoman tingkah laku.
Apa kamu tahu apa hukum tertinggi yang berlaku di wilayah Indonesia? Yap, ada UUD NRI tahun 1945!
Hukum itu digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi produk perundangan serta turunannya.
Artinya, UUD NRI tahun 1945 adalah panduan dan aturan yang mengatur hukum yang berlaku di Indonesia.
Di buku PPKn bagian 2 unit 6, kita akan belajar tentang hubungan UUD NRI tahun 1945 dengan perundangan.
Ternyata isi dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan perundangan memiliki hubungan yang erat.
Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Berikut ini penjelasan lengkapnya:
Seluruh peraturan dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari UUD 1945.
Di dalam UUD 1945 tercantum pokok-pokok yang mengatur aspek kehidupan secara umum.
Baca Juga: Apa yang Dimaksud UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Fundamental di Indonesia?
Nah dalam produk perundangan, aturan terkait segala aspek kehidupan itu bisa dijelaskan lebih detail atau rinci.
Dengan begitu, produk perundangan bisa menunjang pembangunan bangsa dan negara Indonesia.
Jika ini terwujud, maka cita-cita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 cepat tercapai.
Oleh karena itu, pembentukan perundangan ini perlu arah agar sesuai dengan tujuan nasional pembangunan.
UUD NRI tahun 1945, Pancasila, dan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dan bertolak belakang.
Yap, seluruh peraturan perundangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
Produk perundang-undangan yang ada di bawahnya pun tidak boleh bertentangan terhadap keduanya.
Misalnya, sila pertama Pancasila berhubungan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) terkait kebebasan beragama.
Undang-undang hingga peraturan daerah tidak boleh menuliskan norma yang melarang kebebasan beragama.
Peraturan perundangan di bawah UUD NRI tahun 1945 harus memiliki cantolan terhadap pasal di UUD 1945.
Tak hanya peraturan perundangan, ini juga berlaku berurutan bagi peraturan lain yang ada di bawahnya.
Baca Juga: Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, Materi PPKN
Misalnya, ada peraturan daerah. Aturan yang ada di peraturan daerah tidak hanya merujuk pada UUD NRI tahun 1945.
Lebih dari itu, peraturan daerah juga harus merujuk kepada undang-undang atau aturan yang ada tepat di atasnya.
Isi perundang-undangan juga harus searah dan mendukung terhadap isi dari UUD NRI tahun 1945.
Norma hukum harus selaras dan bisa dilaksanakan dalam upaya mendorong pemerintah. Untuk apa?
Tujuannya untuk melayani kepentingan rakyat hingga memperhatikan rasa keadilan di dalam masyarakat.
Jika keempat hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundangan bisa dipermasalahkan.
Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan di UU Nomor 10 th. 2004 tentang pembentukan perundangan.
Dalam pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundangan yang ada.
Nah, itulah hubungan antara UUD NRI tahun 1945 dengan perundang-undangan. Semoga bisa bermanfaat!
Baca Juga: Contoh Penerapan Nilai Pembukaan UUD 1945 di Kehidupan Sehari-hari
----
| Kuis! |
| Apa yang dimaksud dengan negara hukum? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
15 Dampak Positif Globalisasi bagi Kesenian Daerah, Materi Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR