Bobo.id - Pada materi PPKn Kelas 10 SMA, kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Seperti kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia.
Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai beragam fungsi bagi masyarakat Indonesia.
Contohnya, dalam sistem perundangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi atau paling atas.
Tidak hanya itu, salah satu fungsi dari UUD Tahun 1945 antara lain sebagai norma hukum tertinggi.
Hmm, sebenarnya apa ya maksud dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi? Simak, yuk!
Di buku halaman 83, ada pertanyaan, apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
Apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Berikut ini Bobo berikan alternatifnya. Simak, yuk!
Jawaban:
Yap, UUD 1945 memang merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Hukum adalah aturan yang mengikat kelompok masyarakat untuk dijadikan sebagai pedoman tingkah laku.
Baca Juga: Contoh Sikap Positif terhadap Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Fungsi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundangan.
Produk hukum seperti peraturan presiden dan kebijakan lain harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai UUD 1945.
Peraturan perundangan yang dibuat untuk mengatur hukum di Indonesia tidak boleh dibuat secara sembarangan.
Pembuatannya harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Aturan itu harus jelas tujuannya, benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat dan bersifat terbuka.
UUD 1945 bersifat mengikat karena di sanalah letak norma dan aturan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat.
Ini bisa diartikan bahwa UUD 1945 adalah panduan dan aturan yang mengatur hukum yang berlaku di Indonesia.
Hal ini juga didukung oleh bunyi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pasal 3 ayat (1), yang berbunyi:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan di UU Nomor 10 th. 2004 tentang pembentukan perundangan.
Dalam pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundangan yang ada.
Baca Juga: Apa Hubungan Antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945? Materi PPKn
Berdasarkan pasal tersebut, berikut ini adalah jenis dan kedudukan peraturan perundang-undangan:
1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah
- Peraturan Darah Provinsi (Perda Provinsi).
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).
- Peraturan Daerah Desa (Perda desa).
Nah, itulah maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat, ya!
Baca Juga: Implementasi UUD NRI 1945 yang Sesuai dengan Pandangan Peserta Didik
----
Kuis! |
Apa peran UUD NRI 1945 dalam sistem perundangan? |
Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
15 Dampak Positif Globalisasi bagi Kesenian Daerah, Materi Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka
Source | : | Kompas.com,Adjar.id |
Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR