Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa saja kabinet yang memimpin Indonesia pada masa demokrasi liberal?
Secara umum, demokrasi adalah suatu pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat.
Sementara demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang mengedepankan kebebasan individu.
Demokrasi liberal diberlakukan oleh Presiden Soekarno mulai 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, teman-teman.
Era tersebut ditandai dengan banyaknya partai politik berdiri dan mulai berlakunya kabinet parlementer.
Selama periode ini berjalan, telah terbentuk sebanyak tujuh kabinet dengan dipimpin oleh perdana menteri yang berbeda-beda.
Sebelum mengetahuinya, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu kabinet dalam pemerintahan, yuk!
Kabinet dalam Pemerintahan
Susunan kabinet memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia.
Bersama dengan presiden dan wakilnya, kabinet termasuk ke dalam lembaga eksekutif. Artinya kabinet merupakan bagian dari pemerintah.
Kabinet merupakan susunan para menteri yang membantu presiden dan menjadi bagian pemerintah, teman-teman.
Baca Juga: Macam-Macam Demokrasi yang Pernah Digunakan di Indonesia dan Masa Berlakunya
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kabinet adalah badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri.
Di Indonesia, para menteri yang tergabung dalam kabinet bertugas untuk membantu presiden dan wakilnya dalam menjalankan tugas.
Kabinet terdiri dari beberapa kementerian. Para menteri yang dipilih presiden berasal dari partai dan non partai atau kalangan profesional.
Biasanya, setiap kabinet telah menyusun beberapa program kerja yang kemudian dilaksanakan pada pemerintahannya.
Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal
1. Kabinet Natsir
Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir yang berlangsung pada September 1950 hingga April 1951.
Saat itu, Natsir merupakan Perdana Menteri yang berperan aktif dalam menyatukan banyak partai dalam parlemen.
Meskipun begitu, terdapat pula partai politik yang berseberangan seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tidak berhasil ia rangkul.
PNI bahkan memberikan tuntutan terhadap Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Natsir.
Selama masa Kabinet Natsir berjalan, juga banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, APRA, dan gerakan RMS.
Baca Juga: 8 Perbedaan dan Perbandingan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal
Oleh karena banyak permasalahan di kabinetnya, Natsir pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
2. Kabinet Sukiman
Kabinet kedua pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Sukiman yang berlangsung pada April 1951 hingga April 1952.
Masalah yang dihadapi pada kabinet ini kurang lebih sama dengan kabinet sebelumnya, yakni PNI yang menentang beberapa kebijakan.
Akhirnya kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari PNI. Perlu diketahui, PNI merupakan partai politik yang dibentuk Soekarno.
Mosi tidak percaya ini diberikan atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing, Mutual Security Act (MSA).
Kabarnya, kabinet ini menandatangani perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata.
Oleh karena mosi tidak percaya itu, akhirnya Kabinet Sukiman ini pun berakhir pada 23 Februari 1952.
3. Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo beranggotakan para pakar yang ahli di bidangnya. Oleh sebab itu, kabinet ini sering disebut dengan zaken kabinet.
Berdasarkan catatan sejarah, Kabinet Wilopo ini memimpin pada April 1952 hingga Juni 1953, teman-teman.
Baca Juga: Kapan Indonesia Menerapkan Demokrasi Liberal dalam Pemerintahannya?
Beberapa program kerja yang dilaksanakan yakni organisasi negara, kemakmuran, keamanan, perburuhan, pendidikan, dan politik luar negeri.
Sementara tugas pokok Wilopo saat itu adalah menjalankan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante.
Sayangnya, Kabinet Wilopo ini sudah bubar sebelum pemilu yang sudah direncanakan berhasil terlaksana.
Kabinet Wilopo jatuh diketahui karena saat itu muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan.
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I
Kabinet selanjutnya adalah kabinet Ai Sastroamijoyo I yang memimpin pada Juli 1953 hingga Agustus 1955.
Kabinet Ali Sastroamijoyo I ini sering disebut juga sebagai kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Ali Sastroamidjojo-Zainul Arifin.
Selama berlangsung, terdapat beberapa masalah, salah satunya kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk akibat korupsi dan inflasi.
Karena sulit ditangani, Partai NU dan partai lainnya pun menarik menteri-menterinya yang menjabat di kabinet ini.
Hingga akhirnya Ali Sastroamijoyo I pun menyerahkan mandatnya kembali pada presiden pada 24 Juli 1955.
5. Kabinet Burhanuddin Harahap
Baca Juga: Demokrasi Liberal: Pengertian, Ciri, Kelebihan dan Kekurangan, serta Daftar Negara yang Menganutnya
Kabinet selanjutnya Burhanuddin Harahap yang berlangsung Agustus 1955-Maret 1956. Kabinet ini berhasil melaksanakan pemilu 1955.
Hal ini tentu menjadi prestasi tersendiri karena pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis, lo.
Kabinet Burhanuddin Harahap kemudian bubar pada 3 Maret 1956 karena tugas-tugasnya sudah selesai.
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II
Dari hasil pemilu 1955 yang terlaksana, Ali Sastroamijoyo kembali dipercaya menjadi Perdana Menteri pada Maret 1956 hingga Maret 1957.
Partai yang dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo yakni PNI mendapatkan suara terbanyak, teman-teman.
Namun, akhirnya Ali Sastroamijoyo pun terpaksa harus menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden.
Hal ini diketahui karena terjadi perpecahan pada tubuh kabinetnya, yakni antara PNI dan Masyumi.
7. Kabinet Djuanda
Kabinet terakhir di masa demokrasi liberal adalah Kabinet Djuanda yang berlangsung pada Maret 1957 hingga Juli 1959.
Ada lima program kerja utama dan dijalankan Djuanda Kartawijaya saat memimpin kabinet, antara lain:
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi Jenis-Jenis Demokrasi di Dunia
- Membentuk dewan.
- Normalisasi keadaan Indonesia.
- Melanjutkan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.
- Memperjuangkan Irian Barat.
- Melaksanakan Pembangunan.
Berakhirnya Kabinet Djuanda disebabkan oleh terbentuknya Demokrasi Terpimpin dengan Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri.
Nah, itulah beberapa kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, ya.
(Penulis: Aldita Prafitasari)
----
| Kuis! |
| Apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.