Bobo.id - Indonesia merupakan negara hukum, karena jalannya pemerintahan berdasarkan undang-undang, pengakuan dan perlindungan HAM, dan pemerintah demokratis.
Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.
UUD 1945 juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia.
Jadi, undang-undang atau konstitusi yang berlaku di Indonesia tidak hanya UUD 1945, teman-teman, ada juga sistem perundang-undangan lainnya.
Pada pelajaran PPKn Kelas 7 SMP, kita harus mencari dan menyebutkan tata urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan tersebut dari penjelasan berikut ini!
Tata Urutan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia
Berikut ini urutan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari sistem hukum tertinggi hingga terendah.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Baca Juga: Penjelasan Hak: Pengertian, Beragam Jenis, hingga Contohnya
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Undang-undang atau konstitusi negara yang berada di bawah UUD 1945, dibuat berdasarkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR maupun Presiden.
Selain itu, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR.
Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPR, yaitu sebagai berikut.
a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
Baca Juga: Bagaimana Bunyi Hukum Permintaan dan Contoh Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari?
c. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
Proses pembuatan undang-undang berdasarkan rancangan yang diusulkan oleh DPD, yaitu sebagai berikut.
a. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
b. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
c. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
d. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
e. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang.
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Revisi (2017).
----
| Kuis! |
| Apa fungsi UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.