7 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berganti yang berakibat pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. 

RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan Rp 12,5 miliar rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 1956-1961.

Namun, Rencana Pembangunan Lima Tahun ini tidak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barta. 

Depresi itu juga berdampak pada perekonomian dalam negeri, seperti ekspor lesu dan pendapatan negara yang merosot. 

7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Tahukah teman-teman? Di masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Masalah kesenjangan ini pun kemudian diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

Munap mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. 

Meski begitu, Munap tetap bisa menyelesaikan masalah karena terjadi pemberontakan politik PRRI/Permesta. 

Nah, itulah tujuh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, ya. 

Baca Juga: Berlangsung dari Tahun 1965 hingga 1998, Ini 4 Karakteristik Pemerintahan Orde Baru

(Penulis: Nibras Nada Nailufar)

----

Kuis!

Apa saja ciri-ciri masa demokrasi liberal?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Tonton video ini, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT