7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia, Apa Saja?

 

Bobo.id - Sistem pemerintahan adalah aturan yang menghubungkan antara negara dengan rakyat.

Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia berbentuk republik konstitusinal dengan sistem presidensial.

Artinya, kekuasaan negara berasal dari rakyat, melalui pemilihan umum dan dipimpin oleh presiden.

Selain itu, ada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengawasi kerja presiden.

Melalui sistem pemerintahan inilah, hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah diatur agar dilaksanakan dengan seimbang.

Lalu, apa saja kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia? 

Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia 

1. Negara Hukum  

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum.

Artinya, segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara warga negaranya didasarkan oleh hukum yang berlaku.

Hukum tertinggi dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Tugas dan Wewenang DPRD, Salah Satu Lembaga Legislatif di Indonesia

Di Indonesia hukum setidaknya digolongkan menjadi lima jenis, yaitu doktrin, traktat, kebiasaan, undang-undang, dan yurisprudensi. 

2. Negara Konstitusional 

Maksud dari konstitusional adalah sistem yang mengatur tata cara pemerintahan berdasarkan hukum dasar, yaitu UUD 1945.

Ciri-ciri dari negara konstitusional, yaitu negara hukum, berbentuk kesatuan, pemerintahan republik, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, desentralisai, sistem multi partai. 

3. Kekuasaan Tertinggi adalah Ada di Tangan Rakyat dan Dilakukan Sepenuhnya oleh MPR 

Indonesia menganut kedaulatan rakyat, berarti kebijakan negara ada di tangan rakyat melalui wakil rakyat yang menduduki lembaga pemerintahan.

Wakil rakyat dipilih melalui pemilu dengan asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Oleh karena itu, wakil rakyat yang ada di DPR dan MPR bisa mengawasi kerja presiden agar sesuai dengan keinginan rakyat. 

4. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara Tertinggi di Bawah MPR 

Presiden menjadi penyelanggara pemerintah negara tertinggi, karena posisinya sebagai kepala negara dan pemerintah.

Selain itu, presiden ada di bawah MPR, sehingga presiden dan wakil presiden diangkat oleh MPR serta bertanggung jawab pada MPR.

Baca Juga: Salah Satunya Indonesia, Ini Negara-Negara Demokrasi di Dunia

Presiden juga wajib menjalankan putusan-putasn MPR dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Hal ini karena, MPR adalah wakil rakyat yang berwenang mengubah UUD 1945 dan Garis Besar Halauan Negara (GBHN). 

5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab pada DPR 

Adanya, fungsi Checks and balances, yaitu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, maka presiden tidak bertanggung jawab pada DPR.

Tetapi, DPR mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden.

Lalu, bekerja sama untuk membentuk undang-undang serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

6. Menteri-Menteri adalah Pembantu Presiden  

Maksudnya, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Menteri mempunyai tugas dan wewenangn untuk melakukan arahan urusan kerumahtanggaan negara kepada presiden dan wakil presiden.

Selain itu, juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden. 

7. Kekuasaan Presiden Tidak Tak Terbatas 

Baca Juga: 4 Periode Perkembangan Demokrasi di Indonesia, dari Awal Kemerdekaan Hingga Sekarang

Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 berdasarkan Pasal 4.

Namun, UUD 1945 Pasal 17 juga menegaskan kalau kekuasaan presiden tidak tak terbatas, karena pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang.

Sehingga, memudahkan presiden untuk menyusun kementerian negara yang akan membantunya menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

Nah, itulah kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari negara hukum hingga kekuasaan presiden tidak tak terbatas. 

(Penulis: Nabil Adlani)

---

Kuis!

Apa yang dimaksud dengan negara hukum?

Petunjuk: Cek halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk! 

----  

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.  

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

PROMOTED CONTENT