Bobo.id - Pada materi IPS kelas 8 SMP, kita akan belajar tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia baru 15 tahun merdeka. Perekonomian saat itu masih sangat lemah.
Bahkan, kondisi ekonomi kala itu disebut menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia.
Masalah ekonomi yang terjadi saat itu meliputi cadangan devisa menipis, inflasi, hingga mahalnya harga pokok.
Hal ini diperparah dengan dinamika politik yang terjadi, seperti konfrontasi dengan Malaysia dan peristiwa G30S.
Presiden Soekarno pun mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur ekonomi.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain, yakni:
Berikut ini penjelasannya:
Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk berdasarkan UU No. 80 tahun 1958 dan PP No. 2 Tahun 1958.
Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana.
Baca Juga: Apa Dampak Positif dan Negatif pada Masa Demokrasi Terpimpin? Materi IPS
Selain itu, Dewan Perancang Nasional (Depernas) ini sekaligus menilai pelaksanaan pembangunan tersebut.
Pada 1960, Depernas berhasil menyusun Rancangan UU Pembangunan Sementara Berencana untuk 1961-1969.
Rancangan yang dibuat Depernas itu disetujui oleh MPRS serta ditetapkan dalam Tap MPRS No. 2 Tahun 1960.
Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya jadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Tugasnya menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah.
Selain itu, ia juga mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan serta menilai hasil kerja mandataris MPRS.
Pada 24 Agustus 1959, pemerintah menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 jadi Rp100 dan Rp50.
Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000.
Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan perekonomian negara.
Sayangnya, kebijakan devaluasi mata uang rupiah ini tidak bisa menyelesaikan masalah kemerosotan ekonomi.
Pemotongan nilai uang bikin harga barang jadi murah Namun, rakyat tetap susah karena tak punya uang.
Baca Juga: Lembaga Negara yang Dibentuk pada Masa Demokrasi Terpimpin, Materi Sejarah
Akibat kebijakan devaluasi, kas negara justru jadi defisit karena banyak anggaran terpusat ke proyek politik.
Presiden Dukarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta, yakni strategi dasar dalam ekonomi terpimpin.
Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas dari imperialisme.
Pemerintah Indonesia menyatakan, ekonomi Indonesia berpegang pada sistem Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara tiap tahunnya terus meningkat tanpa peningkatan pendapatan.
Salah satu penyebabnya adalah pembangunan proyek-proyek Mercusuar yang lebih bersifat politis, teman-teman.
Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang bisa naik mencapai 200-300% pada tahun 1965.
Kondisi ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan, pecahan mata uang Rp1000 diganti dengan Rp1.
Penggantian uang lama dengan uang baru itu diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar.
Hal ini menyebabkan mahasiwa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura.
Nah, itulah upaya pemerintah untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Semoga bermanfaat!
Baca Juga: 6 Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin yang Pernah Berlaku di Indonesia, Apa Saja?
----
| Kuis! |
| Apa saja masalah ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
| Editor | : | Bobo.id |
KOMENTAR