7 Asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

2. Dibuat oleh Lembaga yang Berwenang

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Di Indonesia, lembaga yang bertugas untuk membentuk peraturan perundang-undangan yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). 

Sesuai dalam UUD 1945 pasal 20 ayat (1), yang berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Namun, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah). 

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. 

3. Jenis, Hierarki, dan Muatan Harus Sesuai

Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. 

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 ayat (13), dijelaskan: 

"Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan."

Sedangkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam pasal 7 ayat (1) dari dasar hukum yang sama, yakni berbunyi: 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Baca Juga: Hubungan Antara UUD NRI Tahun 1945 dan Perundang-Undangan, Materi PPKn

PROMOTED CONTENT