Bobo.id - Di Indonesia, ada sistem peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan kedudukan tertinggi di pemerintahan dan masyarakat.
Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam urutan peraturan perundang-undangan.
Artinya, UUD 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selain harus berdasar pada UUD 1945, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan.
Salah satunya, lembaga pembuat perundang-undangan harus mematuhi asas-asas umum yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
Pada pelajaran PPKn kelas 7 SMP kali ini, kita akan belajar menyebutkan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut ini!
Ketika membuat peraturan perundang-undangan, harus ada tujuan yang jelas untuk dicapai.
Ini juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Dengan tujuan dan target yang jelas, maka peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dengan adil untuk kepentingan bersama.
Baca Juga: Urutan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
Di Indonesia, lembaga yang bertugas untuk membentuk peraturan perundang-undangan yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Sesuai dalam UUD 1945 pasal 20 ayat (1), yang berbunyi "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
Namun, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
Artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 ayat (13), dijelaskan:
"Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan."
Sedangkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam pasal 7 ayat (1) dari dasar hukum yang sama, yakni berbunyi:
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Baca Juga: Hubungan Antara UUD NRI Tahun 1945 dan Perundang-Undangan, Materi PPKn
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Asas yang keempat adalah peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan berlakunya peraturan di masyarakat.
Artinya, dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk mencapai tujuan utama dibuatnya perundang-undangan.
Artinya peraturan perundang-undangan harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat.
Tujuannya supaya dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebelum dibentuk, peraturan perundang-undangan yang berbentuk usulan harus dirumuskan terlebih dahulu.
Baca Juga: Apa Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 bagi Penduduk Indonesia?
Dalam proses perumusan ini, peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
Sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dimengerti masyarakat, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.
----
| Kuis! |
| Apa fungsi UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
| Penulis | : | Grace Eirin |
| Editor | : | Sarah Nafisah |
KOMENTAR